Seminar Akhir Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai

Luwuk, 4 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Seminar Akhir Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi penanganan inflasi di wilayah setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Kajian Roadmap Prof. Patta Tope bersama tim, serta para kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutan pembuka, Wakil Bupati Banggai menegaskan bahwa inflasi merupakan perhatian utama pemerintah daerah karena terkait langsung dengan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Meski Kabupaten Banggai tercatat sebagai daerah surplus beras, komoditas inilah justru menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar produksi Banggai dikirim ke daerah lain seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara, sehingga memicu naiknya harga di tingkat lokal.

Wabup menjelaskan bahwa harga yang tinggi memang menguntungkan petani, namun dapat memberatkan konsumen. Selain itu, Kabupaten Banggai saat ini belum sepenuhnya menjadi produsen beras, melainkan baru sebatas produsen gabah karena belum memiliki penggilingan berskala besar. “Selama ini gabah dikirim ke Makassar untuk diolah, dan kembali ke Banggai dalam bentuk beras,” ujarnya. Pemerintah daerah berencana mengajukan proposal kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk pembangunan penggilingan beras skala besar di Banggai guna memperkuat rantai pasok.

Paparan Roadmap oleh Prof. Patta Tope

Ketua tim kajian, Prof. Patta Tope, memaparkan hasil akhir penyusunan roadmap pengendalian inflasi daerah. Ia menekankan bahwa inflasi paling memengaruhi masyarakat berpenghasilan tetap dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.Dalam paparannya, Prof. Patta Tope menjelaskan komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi baik secara tahunan (year-on-year/yoy) maupun bulanan (month-to-month/mtm). Ia juga memaparkan penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas kebijakan.

Menurutnya, banyak subkegiatan yang dapat meredam inflasi, namun keterbatasan anggaran pemerintah daerah mengharuskan adanya prioritas. Berdasarkan Permendagri, empat kategori kebijakan diuji prioritasnya, yaitu:

1. Kegiatan terkait pasokan,
2. Kegiatan terkait distribusi,
3. Kegiatan terkait keterjangkauan harga,
4. Kegiatan terkait komunikasi yang efektif.

Prof. Patta Tope juga menggarisbawahi bahwa untuk mencapai target inflasi 2,5% ± 1%, pemerintah daerah dapat memberikan fokus khusus pada pengendalian harga beras. Adapun kebijakan yang telah ditempuh Pemda Banggai meliputi operasi pasar mingguan, subsidi transportasi, dan pengendalian distribusi keluar daerah. Ke depan, Bank Indonesia siap mendukung peningkatan frekuensi pasar murah menjadi tiga kali seminggu, yakni setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Pandangan BPS Kabupaten Banggai

Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Indra Prasetyo Wibowo, S.ST, M.P.W.P, turut memberikan pandangan terkait dinamika inflasi di Luwuk. Beliau menyoroti pentingnya memperhatikan aspek pasokan, terlebih saat ini terdapat tambahan program nasional dari Presiden berupa MBG, dengan 17 SPPG di Kabupaten Banggai—jumlah yang sama dengan yang ada di Kota Palu.

Menurutnya, dari sisi produksi, Kabupaten Banggai sebenarnya sudah cukup kuat, namun aspek distribusi dan informasi harga menjadi hal yang perlu dibenahi. “Selama ini konsumen hanya menerima harga tanpa ada informasi yang disosialisasikan. Berapapun harganya, konsumen akan tetap membeli,” jelasnya. Beliau menambahkan, program MBG turut memengaruhi peningkatan permintaan sehingga berdampak pada harga di pasaran.