Akhir-akhir
ini ada trending topic yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi pada
tahun 2050 nanti akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar
ke-empat di dunia setelah China, AS, dan India. Namun masalah
kemiskinan, kesenjangan, gini ratio, dan pendidikan masih menjadi
pekerjaan rumah (PR). Ke-empat PR tersebut dapat memicu gejolak sosial,
politik, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Demikian
hal tersebut disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam Keynote Speech nya pada
acara Sosialisasi Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang
diselenggarakan di BPS, Kamis (19/4). Diantara undangan nampak hadir
perwakilan Kementerian/Lembaga, UNFPA, UNDP, ABS, dan stakeholder yang
nantinya akan menggunakan data Podes.
"Data
Podes penting untuk mengevaluasi apakah program kita sudah tepat
sasaran atau tidak, termasuk program pengentasan kemiskinan di desa”,
ujar Eko lebih lanjut.
Dalam
sambutannya, Kecuk menjelaskan bahwa terkait dengan pembangunan
desa, BPS memberikan dukungan kepada Pemerintah salah satunya
melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) yang merupakan kegiatan
sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota di Indonesia.
"Selain
itu, dari data Podes, BPS juga membentuk Indeks Kesulitan
Geografis (IKG) yang digunakan sebagai salah satu dasar alokator
dana desa. "" ujar Kecuk.
Kegiatan
sosialisasi ini berlanjut dengan talkshow dengan moderator Sekretaris
Utama, Adi Lumaksono. Hadir pula tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang
Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah, Ketua Satgas Dana Desa Kementerian
Desa, PDTT, Bibit Samad Rianto, dan perwakilan United Nations
Development Programme (UNDP), Juliaty Ansye Sopacua.
(Humas BPS/Nurdj)
